Dinilai Tak Paham Soal Hutan, Anggota DPR Minta Menhut Mundur
NASIONAL, PATINEWSCOM
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, melayangkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan mendesaknya untuk mundur dari jabatannya. Dorongan tersebut disampaikan menyusul tragedi banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, yang dianggap sebagai akibat langsung dari kerusakan hutan yang tidak diatasi secara serius oleh pemerintah.
Usman Husin menilai Menteri Kehutanan telah gagal menjalankan mandatnya. Ia menyebut Raja Juli Antoni tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani persoalan kehutanan, apalagi dalam konteks bencana ekologis yang terus berulang.
"Kerusakan hutan ini adalah tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat. Kalau tidak mampu memperbaiki tata kelola hutan dan justru membiarkan kerusakannya semakin parah, sudah seharusnya mundur," tegas Usman.
Soroti Inkonsistensi Kebijakan Perizinan
Lebih jauh, Legislator PKB tersebut juga mempertanyakan inkonsistensi Menteri Kehutanan terkait kebijakan izin pengelolaan hutan. Menurutnya, perubahan keputusan yang tidak jelas dan lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya penyimpangan hingga memperburuk kondisi hutan di berbagai daerah.
"Bagaimana publik bisa percaya jika kebijakan soal perizinan saja inkonsisten? Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal keselamatan rakyat yang terdampak banjir dan longsor," ujarnya.
Usman menegaskan bahwa kejadian bencana di Sumatera harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses perizinan.
#banjir #hutan #donation #charity #fundraising #donasi
Donasi untuk banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar dapat disalurkan melalui:
https://sedekahgo.com/campaign/open-donasi-siaga-bencana
NASIONAL, PATINEWSCOM
Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, melayangkan kritik keras kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan mendesaknya untuk mundur dari jabatannya. Dorongan tersebut disampaikan menyusul tragedi banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, yang dianggap sebagai akibat langsung dari kerusakan hutan yang tidak diatasi secara serius oleh pemerintah.
Usman Husin menilai Menteri Kehutanan telah gagal menjalankan mandatnya. Ia menyebut Raja Juli Antoni tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani persoalan kehutanan, apalagi dalam konteks bencana ekologis yang terus berulang.
"Kerusakan hutan ini adalah tanggung jawab penuh pejabat yang sedang menjabat. Kalau tidak mampu memperbaiki tata kelola hutan dan justru membiarkan kerusakannya semakin parah, sudah seharusnya mundur," tegas Usman.
Soroti Inkonsistensi Kebijakan Perizinan
Lebih jauh, Legislator PKB tersebut juga mempertanyakan inkonsistensi Menteri Kehutanan terkait kebijakan izin pengelolaan hutan. Menurutnya, perubahan keputusan yang tidak jelas dan lemahnya pengawasan membuka celah terjadinya penyimpangan hingga memperburuk kondisi hutan di berbagai daerah.
"Bagaimana publik bisa percaya jika kebijakan soal perizinan saja inkonsisten? Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi soal keselamatan rakyat yang terdampak banjir dan longsor," ujarnya.
Usman menegaskan bahwa kejadian bencana di Sumatera harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola hutan, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam proses perizinan.
#banjir #hutan #donation #charity #fundraising #donasi
Donasi untuk banjir di Aceh, Sumut dan Sumbar dapat disalurkan melalui:
https://sedekahgo.com/campaign/open-donasi-siaga-bencana
0 komentar:
Posting Komentar