Firman Soebagyo Usulkan Moratorium Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH)
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk segera menerapkan moratorium izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH). Usulan ini disampaikan menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu.
"Saya mengusulkan adanya moratorium. Moratorium izin dan kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Firman, dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Izin PPKH Sentuh Kawasan Hutan Lindung
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai perlu adanya evaluasi besar terhadap izin pemanfaatan lahan yang dikeluarkan pemerintah, terutama di kawasan hutan. Ia mengungkapkan terdapat temuan bahwa sejumlah izin justru diberikan pada area yang berstatus hutan lindung.
"Beberapa peta yang kita cross check dengan kementerian menunjukkan adanya kawasan hutan lindung yang dikonversi atau diberikan izin PPKH," tegasnya.
Firman menilai lemahnya pengawasan pemerintah menjadi akar persoalan kerusakan lingkungan di wilayah berizin. Menurutnya, aktivitas pemegang konsesi sering kali tidak terkontrol sehingga memicu kerusakan ekosistem.
"Pemerintah tidak mampu mengontrol. Ini bukan persoalan baru, sudah berlangsung cukup lama," ujarnya.
Bencana Sebagai Alarm Keras bagi Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Firman menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban bencana di tiga provinsi terdampak. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan nasional.
"Ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua, terutama sebagai regulator dan juga bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas," kata Firman.
Ia juga menyoroti bahwa kerusakan lingkungan menjadi pemicu utama banjir besar dan longsor yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera bagian utara.
"Hutan kita walaupun disebut deforestasi turun, tetapi faktanya justru terjadi musibah seperti ini," ujarnya.
753 Jiwa Meninggal Akibat Banjir dan Longsor
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga hari ini tercatat 753 jiwa meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera 2025 di situs Pusdatin BNPB juga menunjukkan jumlah korban hilang dan korban luka, memperlihatkan betapa masifnya dampak bencana yang terjadi.
#hutan #sumatera #dpr #viral #fyp #story #jangkauansemuaorang
Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mendorong pemerintah untuk segera menerapkan moratorium izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH). Usulan ini disampaikan menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November lalu.
"Saya mengusulkan adanya moratorium. Moratorium izin dan kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh," ujar Firman, dikutip dari Parlementaria di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Izin PPKH Sentuh Kawasan Hutan Lindung
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai perlu adanya evaluasi besar terhadap izin pemanfaatan lahan yang dikeluarkan pemerintah, terutama di kawasan hutan. Ia mengungkapkan terdapat temuan bahwa sejumlah izin justru diberikan pada area yang berstatus hutan lindung.
"Beberapa peta yang kita cross check dengan kementerian menunjukkan adanya kawasan hutan lindung yang dikonversi atau diberikan izin PPKH," tegasnya.
Firman menilai lemahnya pengawasan pemerintah menjadi akar persoalan kerusakan lingkungan di wilayah berizin. Menurutnya, aktivitas pemegang konsesi sering kali tidak terkontrol sehingga memicu kerusakan ekosistem.
"Pemerintah tidak mampu mengontrol. Ini bukan persoalan baru, sudah berlangsung cukup lama," ujarnya.
Bencana Sebagai Alarm Keras bagi Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Firman menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban bencana di tiga provinsi terdampak. Ia menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola lingkungan nasional.
"Ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua, terutama sebagai regulator dan juga bagi pemerintah sebagai pemegang otoritas," kata Firman.
Ia juga menyoroti bahwa kerusakan lingkungan menjadi pemicu utama banjir besar dan longsor yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatera bagian utara.
"Hutan kita walaupun disebut deforestasi turun, tetapi faktanya justru terjadi musibah seperti ini," ujarnya.
753 Jiwa Meninggal Akibat Banjir dan Longsor
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga hari ini tercatat 753 jiwa meninggal dunia akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Data dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera 2025 di situs Pusdatin BNPB juga menunjukkan jumlah korban hilang dan korban luka, memperlihatkan betapa masifnya dampak bencana yang terjadi.
#hutan #sumatera #dpr #viral #fyp #story #jangkauansemuaorang
0 komentar:
Posting Komentar