Di pertengahan maret 2020 virus corona mulai merebak di Indonesia. Pemerintah mengintruksikan untuk Work From Home (WFH) bagi para pekerja baik pemerintahan atau swasta. Sekolah-sekolah mulai di liburkan untuk melakukan Pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau secara daring online. Lockdown untuk daerah zona merah di terapkan. Ini adalah usaha untuk menekan laju poenyebaran covid 19. Semula ini berlangsung selama 14 hari. Tapi karena covid 19 bertambah menyebar, akhirnya lockdown, WFH dan PJJ di perpanjang. Bahkan sampai di pertengahan tahun 2021 ini covid 19 belum juga sirna. Pemerintah masih menghimbau kita untuk tetap pada protokol kesehatan, tak terkecuali pada orang yang sudah di vaksin.
Semua hal yang diupayakan pemerintah, mulai dari lockdown, work from home, pembelajaran jarak jauh, belanja dengan sistem delivery, dan lain-lain, semua itu adalah demi kebaikan bersama dan untuk menekan laju penyebaran covid 19. Walau semua kebijakan yang diambil tentu ada dampaknya. Dan ini mengakibatkan terhambatnya aktivitas masyarakat baik dari segi sosial, pendidikan, terlebih pada sertor perekonomian. Salah satunya semakin menurunnya penghasilan masyarakat desa selama pandemi covid 19. Mayoritas mata pencaharian penduduk di desa adalah petani dan pedagang. Mereka menggantungkan penghasilan dari hasil dagangan dan hasil pertanian.
Dengan adanya pandemi covid 19 mengakibatkan sebagian besar masyarakat menjadi panik dan takut. Perekonomian masyarakat menjadi terombang-ambing. Penjualan menjadi sangat menurun dan hampir tidak berjualan karena kurangnya pembeli dan juga masyarakat takut untuk berkumpul diluar rumah. Stok dari distributor pun sangat berkurang karena penyaluran menjadi terhambat oleh lockdown dan PPKM bagi zona merah. Sektor pertanian juga mengalami hal yang sama. Pendapatan sangat menurun karena biasanya penjualan barang tani dijual ke luar daerah sedangkan pada saat ini juga terkendala adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.. Sehinga otomatis harga hasil panen pertanian menurun. Karena barang hasil panen tani menumpuk di dalam daerah dan sulit untuk memasarkan ke luar daerah seperti sebelum adanya covid 19. Dampaknya akhirnya menjalar keman-mana. Dikarenakan harga barang tani yang menurun menyebabkan penjualan diwarung juga menurun karena keuangan masyarakat terganggu, akibatnya masyarakat mengurangi pembelian untuk barang sembako yang biasanya membeli lebih banyak sekarang dikurangi dari yang biasanya.
Melihat keadaan seperti ini, maka perlu diadakan upaya-upaya untuk menanggulangi keadaan agar bisa teratasi sebaik mumgkin. Seperti yang ditegas Wakil Presiden RI (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat memberikan kuliah umum pada Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 62 dan Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 23 Tahun 2021 Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) RI, melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, Selasa (6/7/2021) : “Pemerintah pada prinsipnya selalu menempatkan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, disamping menjaga ketahanan ekonomi dalam menghadapi pandemi Covid-19.” Lebih lanjut Wapres menyampaikan, meskipun pandemi Covid-19 telah mendisrupsi cara hidup masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, keadaan ini juga telah memberikan pelajaran bagi setiap individu untuk beradaptasi dan bertransformasi dari tata cara hidup yang konvensional menuju tatanan hidup yang baru. Di sisi ekonomi, Wapres mengatakan, sejak tahun 2020 pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan extraordinary (luar biasa) untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19, diantaranya adalah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diarahkan sepenuhnya untuk keperluan tersebut. Beliau pun menilai, dari langkah-langkah yang telah diambil, terdapat beberapa perkembangan positif yang berhasil dicapai dalam semester I tahun 2021.
Oleh karena itu, terang Wapres, saat ini pemerintah tengah menghitung kembali kemungkinan diperlukannya tambahan anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan program perlindungan sosial ketenagakerjaan yang antara lain mencakup dukungan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan non-Tunai, Program Bantuan Sosial Tunai dan BLT Desa, Program Kartu PraKerja dan Program Padat Karya; serta Program pemberian bantuan usaha mikro, dan pemberian kredit kepada UMKM.
Adapun upaya yang dilakukan masyarakat desa yang mayoritasyan petani dan pedagang untuk mengatasi perekonomiannya dalam situasi covid-19 adalah tetap produktif sebisa mungkin, dan mengatasi masalah perekonomian salah satunya dengan cara melakukan penghematan ekonomi. Terlepas dari semua itu, dalam masa tatanan kehidupan baru ini agar masyarakat bisa produktif lagi maka protokol kesehatan harus benar-benar di terapkan dengan displin. Karena dengan menerapkan protokol kesehatan secar disiplin adalah upaya kita untuk menekan penyebaran virus covid 19 ini. Sehingga harapan kita untuk menuju kehidupan yang normal akan segera terwujud.
0 komentar:
Posting Komentar